Tugas, Wewenang dan Fungsi Tuha Peut Gampong

LAMBAED.DESA.ID – Berikut ini tugas Tuha Peut Gampong /BPD Menurut Permendagari No 110 Tahun 2016 & Qanun Kabupaten Aceh Besar No 11 Tahun 2009 tentang Pemerintah Gampong. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong sedangkan lembaga eksekutif gampong terdiri dari Keuchik Gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong.

Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong disebut  qanun atau reusam gampong, dalam wilayah gampong terdapat sejumlah dusun/jurong atau nama lain dikepalai oleh kepala dusun/jurong atau nama lain, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari pemerintah gampong.

Tuha Peut Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Gampong :

  • Anggota tuha Peut gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
  • Anggota tuha Peut gampong terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat meliputi pemuda dan perempuan, pemangku adat, cerdik pandai/cendekiawan dan golongan lainya.
  • Masa jabatan anggota tuha Peut gampong selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  • Persemian anggota tuha Peut gampong ditetapkan dengan keputusan bupati
  • Anggota tuha Peut gampong sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadpaan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau penjabat lain yang ditunjuk.

Tugas, Wewenang dan Fungsi Tuha Peut Gampong  (BPD) Menurut Permendagari No 110 Tahun 2016

Dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa TPG/ BPD mempunyai fungsi :

  • Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  • Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  • Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 32 dijelaskan bahwaTPG/BPD mempunyai tugas :

  • Menggali aspirasi masyarakat;
  • Menampung aspirasi masyarakat;
  • Mengelola aspirasi masyarakat;
  • Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  • Menyelenggarakan musyawarah BPD;
  • Menyelenggarakan musyawarah desa;
  • Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
  • Menyelenggarakan musyawarah   desa   khusus   untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
  • Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
  • Melaksanakan pengawasan   terhadap   kinerja   kepala desa;
  • Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  • Menciptakan hubungan  kerja  yang  harmonis  dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Kabupaten Aceh Besar fungsi, Tugas dan Wewenang  Tuha Peut bisa dilihat pada pasal 44  sampai Pasal 45 Qanun Kabupaten Aceh Besar No 11 Tahun 2009

Pasal 44

(1) Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi

  • Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi menetapkan Qanun Gampong dan peraturan lainnya bersama Keuchik serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Tuha Peuet Gampong mempunyai wewenang:

  1. mengayomi adat istiadat;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  3. menyusun rancangan Qanun Gampong dan Peraturan lainnya bersama Keuchik;
  4. membentuk panitia pemilihan Keuchik;
  5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik; dan
  6. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong;

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.

Pasal 45

Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

  1. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
  2. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
  3. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
  4. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
  5. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
  6. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
  7. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan