Cara Bayar Pajak Dana Gampong Melalui Sistem Online

LAMBAED.DESA.ID – Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan Keuangan Gampong diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Salah satu kewajibannya Gampong adalah memungut pajak dan menyetor pajak yang telah dipungut ke kas negara.

Tugas memungut, membukukan dan menyetor pajak-pajak atas tagihan yang dibayar ke negara adalah tugas bendahara Gampong.

Bayar Pajak Desa Melalui Online, Kenapa Tidak!

Tanggungjawab pengelolaan dana gampong pada prinsipnya sama dengan pengelolaan APBN/APBD pada umumnya termasuk dalam hal yang terkait dengan aspek perpajakannya. Dimana, ketentuan perpajakan yang selama ini berlaku bagi bendahara pemerintah juga berlaku bagi bendahara pemerintah gampong.

Oleh karena itu agar pengelolaan ADD berjalan transparan dan akuntabel penting kiranya agar aparat pemerintah gampong memperhatikan aspek perpajakan setiap transaksi/belanja yang melibatkan alokasi dana gampong.

Pembayaran pajak secara online memberikan sejumlah kemudahan dan keuntungan bagi wajib pajak (WP). Kalau dulu saat kita mau bayar pajak mesti harus mengisi Form Surat Pembayaran Pajak (SPP). Kini, bayar pajak dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem e-billing, DJP online.

Adapun, jenis-jenis pajak atas dana gampong yang sering dibayar adalah pajak PPH 21, PPH 22 dan PPH 23. Penjelasan lengkap tentang jenis-jenis pajak atas penggunaan Dana Desa, sebagai berikut:

1. Pajak PPh Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP).

2. Pajak PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah.

3. Pajak PPh Pasal 23

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.

4. Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak yang dipotong atas pembayaran :

  • Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
  • Persewaan tanah dan atau bangunan
  • Jasa Konstruksi

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp 1.000.000 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Pedoman lengkap tentang Pajak atas Dana Desa, dapat unduh disini. Sedangka, terkait cara bayar pajak desa melalui sistem online, tutorialnya akan kita dibahas pada waktu lainnya. Semoga bermanfaat. (RT)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan