RAPBK Aceh Besar 2018 Rp 1,7 Triliun

Jumat, 17 November 2017 11:19 RAPBK Aceh Besar 2018 Rp 1,7 Triliun SEKDA Aceh Besar, Drs Iskandar MSi (kiri) menyerahkan pengantar nota keuangan dan rancangan qanun APBK Aceh Besar 2018 kepada Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman SE dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat di Jantho, Kamis (16/11).

LAMBAED.DESA.ID, BANDA ACEH – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp 1.7 Triliun. Jumlah ini mengalami penurunan Rp 264.963.790.033 atau 13,45 persen bila dibandingkan dengan APBK 2017 setelah perubahan, yaitu Rp 1,9 Triliun.

Hal ini disampaikan Sekda Aceh Besar, Drs Iskandar MSi dalam rapat paripurna ke-6 DPRK Aceh Besar dengan agenda penyampaian nota keuangan dan rancangan qanun APBK Aceh Besar tahun anggaran 2018 di gedung dewan di Jantho, Kamis (16/11). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman SE, Wakil Ketua Ansari Muhammad SPt MSi, dihadiri anggota dewan dan Sekwan Jamaluddin Ssos MM serta unsur Forkopimda.

Iskandar mengatakan, RAPBK Aceh Besar 2018 secara ringkas dapat disampaikan, yaitu pendapatan sebesar Rp 1.649.803.894.700. Ini terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 119.385.380.300, dana perimbangan Rp 977.082.148.200 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 553.336.366.200. “Belanja sebesar Rp 1.704.813.894.700 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1.171.834.502.732 dan belanja langsung Rp 532.979.391.974,” ujarnya.

APBK 2018, kata Sekda, berada pada posisi defisit Rp 55 miliar yang rencananya akan ditutup dengan rencana penerimaan sisa lebih penerimaan anggaran tahun lalu (SiLPA) tahun 2017. Sedangkan pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan Rp 60 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 50 miliar untuk tambahan penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah. “Kita harapkan APBK 2018 dapat mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” harapnya.

Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman mengatakan, tahapan pra pembahasan RKA SKPD-SKPD oleh komisi-komisi terkait akan dilanjutkan 17-18 November. Selanjutnya pada 23-26 November pembahasan RKA SKPD-SKPD oleh Badan Anggaran DPRK Aceh Besar. “Kemudian baru pada 27-29 November masuk tahapan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi – fraksi, jawaban eksekutif dan pendapat akhir fraksi DPRK Aceh Besar,” ujarnya.

APBK, kata Sulaiman, merupakan salah satu instrument dalam menggerakkan perekonomian daerah. Maka dalam penyusunan APBK 2018 harus memiliki daya kualitas yang tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, ketaatan waktu, ketaatan hukum. Namun juga harus selalu memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. “Ini demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh Besar,” ujarnya.(adi)

Sumber : aceh.tribunnews.com

 

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan